7 Daerah Indonesia Ini Terapkan Aturan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

MedikaStar.com

Plastik merupakan salah satu bahan yang paling sulit diuraikan di alam. Penguraiannya bisa memakan waktu hingga ratusan tahun. Padahal, sering kali plastik hanya menjadi benda sekali pakai. Jika tidak diolah secara baik atau dibuang secara sembarangan, plastik dapat menimbulkan berbagai macam masalah lingkungan.

Karena itu, dibutuhkan penanganan yang serius terhadap pengolahan plastik, terkhususnya di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan aturan tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Dalam sebuah unggahan di akun Instagramnya, BNPB menginformasikan bahwa tujuh daerah ini telah menerapkan aturan-aturan tentang penggunaan kantong plastik.

DKI Jakarta

Banjir merupakan salah satu masalah utama yang hingga kini masih sering menghantui Jakarta. Salah satu penyebab dari banjir yang terus terjadi adalah sampah. Sampah yang dibuang di jalan, sungai, hingga jembatan membuat aliran air menjadi tersumbat. Hal ini dapat menjadi lebih parah jika musim hujan tiba.

Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan peraturan tentang sampah yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan. Dalam isinya, setiap toko atau pusat perbelanjaan yang berada di daerah ibukota harus menyediakan kantong belanja yang ramah lingkungan.

Bahan yang ramah lingkungan adalah bahan yang bisa dipakai kembali atau diolah dengan cara daur ulang. Contohnya seperti daun kering, kertas, kain, polyester, dan turunan-turunannya.

Terdapat beberapa sanksi yang diberikan jika aturan tersebut dilanggar. Sanksi yang ada berupa teguran tertulis, uang paksa senilai 5 juta Rupiah hingga 25 juta Rupiah, hingga pembekuan izin dan pencabutan izin. Aturan ini berlaku bagi toko swalayan, serta pedagang atau pemilik toko dalam pusat perbelanjaan. Pengelola pusat perbelanjaan dan pasar juga wajib mematuhi aturan tersebut.

Bekasi

Bekasi juga sering dilanda oleh banjir. Masalah sampah juga menjadi salah satu akar penyebabnya. Dalam Peraturan Walikota (Perwali) Bekasi Nomor 61 Tahun 2018, para pelaku usaha dan penyedia kantong plastik diatur untuk menyediakan kantong plastik ramah lingkungan. Selain itu, penggunanya juga wajib berupaya untuk mengurangi penggunaan kantong plastik.

Hingga saat ini memang belum ada sanksi resmi yang diberikan kepada para pelanggar aturan. Sanksi yang hendak diberikan seperti pencabutan izin dan pidana masih berada dalam tahap perancangan.

Bali

Daerah Bali juga telah membuat peraturan mengenai penggunaan kantong plastik. Aturan tersebut berlaku bagi perangkat daerah, unit pelaksana teknis daerah, berbagai institusi dan lembaga, hingga masyarakat.

Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 97/2018 tentang Pembatasan Timbulan Plastik Sekali Pakai, terdapat sanksi administratif yang diberlakukan bagi pelanggar. Sanksi tersebut akan dikenai bagi produsen, distributor, pemasok, pelaku usaha, dan penyedia kantong plastik sesuai peraturan perundang-undangan.

Peraturan tersebut mengharuskan orang-orang atau pelaku usaha untuk menggunakan produk pengganti plastik sekali pakai dalam kegiatan sehari-hari. Selain kantong plastik, jenis benda atau bahan yang dilarang adalah polysteria (Styrofoam), serta sedotan plastik.

Semarang

Pengurangan penggunaan kantong plastik di Semarang diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Semarang Nomor 27 Tahun 2019. Dalam peraturan itu, benda-benda yang dilarang berupa kantong plastik, pipet minum plastik, dan Styrofoam. Benda-benda tersebut wajib diganti dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan.

Pelarangan tersebut berlaku bagi pelaku usaha seperti hotel, toko modern, restoran, dan penjual makanan. Teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha dapat dilakukan jika pihak-pihak yang disebut melanggar peraturan yang ada.

Bogor

Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Kantong Plastik mengatur pusat perbelanjaan, toko modern, hingga pengguna kantong plastik di Kota Bogor. Dalam aturan tersebut, penyedia dan pengguna wajib menggunakan kantong plastik yang ramah lingkungan.

Ada pula program pendukung aturan tersebut, yakni Bogor Tanpa Plastik (BOTAK). Dalam program itu, pemerintah resmi melarang ritel modern dan pusat perbelanjaan untuk menyediakan kantong plastik sekali pakai.

Banjarmasin

Di Banjarmasin, jenis kantong yang terbuat dari bahan dasar plastik, lateks, polisterina, dan bahan sejenis lainnya dilarang. Larangan ini diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Hingga saati ini, peraturan yang ada masih berfungsi sebagai pengawas. Sedangkan, sanksi resmi dan tertulis belum diberlakukan. Area-area yang diawasi antara lain toko, ritel, pusat perbelanjaan, hingga pasar.

Selain itu, terdapat juga program pendukung lainnya. Program tersebut adalah 1000 sungai. Ada juga 1000 tumbler yang bertujuan untuk mengurangi plastik dari air minum kemasan. Dilakukan juga kampanye, talk show, dan kegiatan ilmiah lainnya.

Balikpapan

Di Balikpapan, surat teguran dan pencabutan izin usaha akan diberikan jika didapati terdapat penggunaan plastik sekali pakai, polistirena, sedotan sekali pakai, dan kemasan platik sekali pakai. Adapun larangan yang ada berlaku bagi rumah makan atau restoran, toko roti, pasar rakyat, fasilitas umum, tempat wisata, hingga kawasan pendidikan.

Semua aturan tersebut diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Produk atau Kemasan Plastik Sekali Pakai. Perwali juga didukung oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019.

Aturan yang ditetapkan bisa berhasil jika semua pihak bersama-sama menjalankannya secara disiplin. Selain itu, diharapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat ramah lingkungan tersebut dapat mengispirasi daerah lain untuk mulai menerapkannya sesuai kondisi masing-masing. (har)

Baca juga: Vaksin Covid-19 Buatan Indonesia Diprediksi Tersedia di Pertengahan 2021