Belasan RS di NTT Direkomendasikan untuk Turun Kelas

Kota Kupang, MedikaStar.com

Belasan Rumah Sakit di Provinsi NTT mendapat rekomendasi turun kelas sesuai dengan surat Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan nomor HK.04.01/1/2963/2019. Surat bertanggal 15 Juli 2019 yang ditujukan kepada Para Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota ini ditandatangani oleh Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan, dr. Bambang Wibowo, Sp.OG (K) MARS.

Rekomendasi penyesuaian kelas rumah sakit tersebut merupakan hasil reviu kelas oleh Kementerian Kesehatan. Yang mana dijelaskan dalam surat tersebut bahwa pelaksanaan reviu Kelas Rumah Sakit oleh Kementerian Kesehatan RI berdasarkan, pertama Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Kedua, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pasal 72 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal ditemukan ketidaksesuaian kelas rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan pada saat kredensial atau rekredensial maka BPJS Kesehatan harus melaporkan kepada Menteri Kesehatan untuk dilakukan  reviu.

Ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Keempat, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/111/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit. Kelima, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/373/2019 Tentang Pedoman Reviu Kelas Rumah Sakit. Keenam, Surat BPJS Kesehatan Nomor 064/111.2/0119 tanggal 3 Januari 2019 tentang Reviu  Kesesuaian Rumah Sakit Umum Berdasarkan Permenkes 56 Tahun 2014.

Ingin Belajar Langsung di Rumah? Klik untuk Terhubung dengan Branded Home Private

Hasil reviu kelas oleh Kementerian Kesehatan sebagai rekomendasi penyesuaian kelas rumah sakit ini menunjukan bahwa Rumah Sakit RSUD Prof.Dr. W.Z. Johannes Kupang di NTT mendapat rekomendasi turun kelas dari B ke C.

Sementara Rumah Sakit yang mendapat rekomendasi turun kelas dari C ke D antara lain, RS Bhayangkara Kupang, RS TNI-AL Lantamal VII Kupang, RS St. Carolus Borromeus, RSUD SoE, RSU Penyangga Perbatasan Betun di Kabupaten Malaka, RSUD Lewoleba, RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, RSUD Ende, RSU Bajawa, RSUD dr. Ben Mboi Ruteng, RSUD Waibakul, RSUD Waibakul.

Ada juga RS yang tetap berada pada kelas D sesuai dengan jenis rumah sakit umum dan khusus serta perlu dilakukan pembinaan selama 1 tahun oleh dinas kesehatan Kabupate/Kota. Rumah sakit tersebut seperti RSUD Rote Ndao Ba’a, RSU Imanuel Sumba, RS Sito Husada di Kabupaten Belu, RSU Bukit Lewoleba, RS St. Elizabeth Lela di Kabupaten Sikka, RSU St. Gabriel Kewapante Kabupaten Sikka, RS St. Antonius Jopu di Kabupaten Ende, RSUD Sabu Raijua, dan RS Mamami Kupang.

Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten dan Kota agar meneruskan surat rekomendasi Penetapan Kelas Rumah Sakit kepada rumah sakit yang bersangkutan dan lnstansi yang menerbitkan izin operasional rumah sakit (Dinas PTSP Daerah).

Selain itu, Rumah Sakit juga menyampaikan tanggapan terhadap hasil penetapan kelas rumah sakit dalam bentuk surat tidak keberatan/keberatan. Di mana surat tanggapan tidak keberatan/keberatan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, instansi  yang menerbitkan izin operasional rumah sakit (Dinas PTSP Daerah) dinas kesehatan daerah provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota dalam jangka  waktu paling lama 28 hari sejak penerbitan rekomendasi.

Juga ditegaskan bahwa rumah sakit dapat mengajukan keberatan terhadap rekomendasi penetapan kelas rumah sakit dengan menyampaikan alasan keberatan dan dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit serta mengikuti tata cara keberatan yang diatur dalam Keputusan       Menteri Kesehatan Nornor HK.01.07/Menkes/373/2019 tentang Pedoman Reviu Kelas Rumah Sakit.

Sementara Rumah sakit yang turun kelas dan tidak keberatan terhadap hasil rekomendasi penetapan kelas segera dilakukan penyesuaian penetapan ulang kelas rumah sakit paling lama 35 hari sejak penerbitan rekomendasi Penetapan Kelas Rumah Sakit oleh lnstansi yang menerbitkan izin operasional rumah sakit (Dinas  PTSP Daerah) sesuai kelas hasil  penetapan.

Ingin Belajar Langsung di Rumah? Klik untuk Terhubung dengan Branded Home Private

Untuk Rumah Sakit Khusus, selain reviu melalui standar RS Khusus, maka untuk  pelayanan   umum di luar kekhususannya, juga dilakukan reviu kelas melalui standar klasifikasi rumah sakit  Umum.

Sementara itu, apabila instansi yang menerbitkan izin operasional rumah sakit (Dinas PTSP Daerah) tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi dengan tidak menetapkan kelas rumah sakit yang baru sampai batas waktu yang ditetapkan, maka rekomendasi Penetapan Kelas Rumah Sakit dijadikan sebagai dasar perjanjian kerjasama BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit untuk pembayaran INA-CBG’s.

Sekilas tentang Reviu Kelas Rumah Sakit

Untuk diketahui, reviu  kelas  rumah  sakit  dilaksanakan  dalam  kurun  waktu  paling lama  3 (tiga) bulan dengan tahapan kegiatan berupa pemutakhiran data, verifikasi dan validasi data, pengolahan data dan analisa, rekomendasi, keberatan terhadap rekomendasi dan/atau penetapan kelas rumah sakit yang baru, dan rekomendasi hasil penilaian ulang.

Penyelenggaran reviu kelas rumah sakit ini terdiri atas 2, yakni reviu kelas rumah sakit yang dilakukan secara nasional dan reviu kelas rumah sakit berdasarkan laporan BPJS Kesehatan.

Reviu kelas rumah sakit yang dilakukan secara nasional ini dilaksanakan terhadap seluruh rumah sakit di Indonesia baik rumah sakit milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta dalam rangka pembinaan dan pengawasan. Reviu  kelas  rumah sakit ini diselenggarakan secara berkala mengikuti waktu update data ASPAK yang diinput oleh rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Sementara itu, reviu kelas rumah sakit berdasarkan laporan BPJS Kesehatan merupakan reviu  kelas rumah sakit yang dilaksanakan atas laporan BPJS Kesehatan 1 (satu) kali dalam  setahun pada akhir bulan Juni terhadap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, apabila ditemukan ketidaksesuaian kelas rumah sakit pada saat BPJS Kesehatan melakukan kredensial atau re-kredensial. 

Kriteria penilaian dalam reviu kelas rumah sakit ini terdiri atas kriteria Sumber Daya Manusia (SDM), sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit untuk rumah sakit umum dan Lampiran II Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit untuk rumah sakit khusus. (*/red)

Baca Juga: Dokter Ternyata Bisa Peroleh SKP Lewat Publikasi di Media Massa

Video:

Ini Ragam Keunggulan Stikes Maranatha Kupang

Advertisement