Beragam Sanksi bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Indonesia

 MedikaStar.com

Hingga Senin (7/9), data pemerintah menunjukkan bahwa jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah menginjak angka 196.989 orang. Jumlah tersebut masih terus bertambah setiap hari. Salah satu penyebab utamanya adalah ketidakdisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan yang diberikan.

Untuk membuat semua pihak menjadi lebih taat pada aturan yang dibuat, pemberian sanksi adalah salah satu opsi yang bisa diterapkan. Di berbagai wilayah, terdapat beragam sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Sejak tanggal 4 Agustus lalu, Presiden Jokowi telah meneken Inpres Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Instruksi Presiden tersebut mengatur tentang beragam sanksi yang dikenakan bagi pihak-pihak yang melanggar protokol kesehatan. Sanksi yang ada berlaku bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, serta penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Pihak pelanggar akan mendapatkan teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha. Sanksi-sanksi yang akan diberikan diatur oleh masing-masing kepala daerah seperti Gubernur, serta Bupati atau Wali Kota.

Hingga kini, terdapat beragam sanksi yang telah diberlakukan. Ada sanksi yang dikatakan wajar seperti denda, membersihkan tempat umum, dan lain sebagainya. Di sisi lain, ada pula sanksi unik yang diterapkan oleh beberapa daerah. Contohnya seperti pelanggar yang harus push up, masuk ke ambulans yang berisi keranda mayat, masuk ke dalam peti mati, dan masih banyak lagi.

Sanksi-sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan kesadaran tentang bahaya dari Covid-19. Selain itu, hukuman yang diberikan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelanggar.

Meski begitu, terdapat pihak yang menganggap bahwa sanksi-sanksi yang terlihat cukup unik tersebut sebenarnya tidak bersifat mendidik.

“Ya, kecenderungan kegiatan (sanksi) itu tidak mendidik dan untuk humor saja,” kata Pandu, Epidemiolog FKM Universitas Indonesia, seperti dilansir detik.com (5/9).

Tetapi, Pandu pun mengatakan bahwa pemerintah daerah yang menerapkan sanksi “nyeleneh” tersebut bisa saja dikarenakan rasa kesal dalam upaya mendisiplinkan warganya. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa sanksi-sanksi tersebut tidak berbahaya asalkan dijalankan dengan tepat dan memperhatikan aspek keselamatan. Justru hal yang lebih berbahaya adalah ketidaktaatan pada protokol kesehatan.

Selain sanksi-sanksi tersebut, ternyata pelanggar protokol kesehatan juga bisa dipidana. Hal ini berlaku bagi pihak yang mengabaikan aturan yang ada, serta melawan petugas ketika telah diperingatkan melalui pendekatan kekeluargaan dan sanksi administrasi.

“Tapi kalau sampai melawan petugas itu ada hukum pidananya, bisa diproses pidana. Kalau sudah diberitahu (supaya menaati protokol kesehatan) tapi kok melawan. Misalnya sudah disuruh membubarkan tapi diteruskan juga ada hukum pidananya. Hukum pidananya banyak,” jelas Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, dilansir dari mediaindonesia.com (7/8).

Sanksi yang ada juga berlaku untuk kepala daerah, serta pasangan calon kepala daerah. Terlebih lagi, menjelang Pilkada serentak bulan Desember nanti, dikhawatirkan banyak orang akan sering berkumpul di suatu tempat.

Alhasil, protokol kesehatan seperti jaga jarak aman, kemungkinan besar bisa dilanggar. Karena itu, beberapa waktu lalu, Kementerian Dalam Negeri bersama KPU dan Bawaslu telah berkoordinasi, serta menentukkan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kerumunan. Sanksi yang keras pun tengah disiapkan bagi pihak yang melanggar.

“Kemendagri memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang sudah taat protokol kesehatan. Terus memberikan teguran tertulis dan mempersiapkan sanksi yang lebih keras kepada kepala daerah, paslon, dan pihak-pihak yang melanggar protokol kesehatan,” tutur Akmal Malik, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, dilansir dari detik.com (7/9).

Pemberian sanksi, dari yang paling ringan hingga yang berat bertujuan untuk membuat semua pihak memiliki kesadaran untuk bersama-sama menjalankan protokol kesehatan secara disiplin. Dengan begitu, jumlah kasus Corona di Indonesia tidak akan terus mengalami kenaikan setiap hari.