Dokter Ternyata Bisa Peroleh SKP Lewat Publikasi di Media Massa

Medika Star

Setiap lima tahun, dokter yang praktek di Indonesia diwajibkan untuk memperbaharui Surat Tanda Registrasi (STR) ke Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Salah satu persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pembaharuan STR adalah Satuan Kredit Partisipasi (SKP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

SKP merupakan bukti kesertaan dokter dalam suatu program Pengembangan dan Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (P2KB) yang diperoleh dari kegiatan yang bernilai pendidikan profesi. Kredit ini diberikan baik untuk kegiatan yang bersifat klinis yang berhubungan dengan layanan kedokteran langsung maupun tak langsung serta kegiatan non klinis, misalnya seperti mengajar, meneliti, manajemen dan pengabdian profesi/masyarakat.

Kegiatan yang dapat diberi SKP dibedakan atas 3, yakni, pertama, kegiatan pendidikan pribadi yaitu kegiatan perorangan yang dilakukan sendiri yang memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi yang bersangkutan. Kedua, kegiatan pendidikan internal, yakni kegiatan yang dilakukan bersama teman sekerja dan merupakan kegiatan terstruktur di tempat kerja yang bersangkutan.

Sementara itu, ditinjau dari sudut keprofesian, kegiatan dalam P2KB dibagi dalam 5 ranah. Pertama, kegiatan pembelajaran seperti membaca artikel di jurnal, menelusuri informasi/sesi Evidence Base Medcine (EBM), berpartisipasi dalam seminar atau lokakarya, menghadiri konferensi atau kongres atau PIT, dan sebagainya. Kedua, kegiatan profesi, seperti menangani pasien, penyajian makalah/instruktur dalam pelatihan atau kegiatan manajerial di bidang kesehatan, dan sebagainya.

Klik dan Dapatkan Layanan Kesehatan dengan Kualitas Terbaik langsung ke Rumah Anda!

Ketiga, kegiatan pendidikan eksternal, yaitu  kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok lain di  luar tempat kerja yang bersangkutan, yang dapat berskala lokal, nasional, maupun internasional.

Ketiga, kegiatan pengabdian masyarakat/profesi, seperti memberikan penyuluhan kesehatan langsung atau melalui media (cetak atau elektronik), terlibat dalam penanggulangan bencana, dan sebagainya. Keempat, kegiatan publikasi ilmiah, yakni kegiatan yang menghasilkan karya tulis yang dipublikasi. Kelima, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, seperti melakukan penelitian di bidangnya, mendidik atau mengajar, menjadi supervisor, dan sebagainya.

Khusus untuk publikasi ilmiah dan popular serta kegiatan pengabdian masyarakat, SKP yang diperoleh seorang dokter ternyata memiliki hubungan dengan media massa.

Ingin Belajar Langsung di Rumah? Klik untuk Terhubung dengan Branded Home Private

Wakil Ketua Bidang Pengembangan dan Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (P2KB) Pengurus Besar PB Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dr. Dewi Lestarini, Sp.KK mengungkapkan bahwa salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh dokter untuk memperoleh SKP ialah dengan mengasuh rubrik kesehatan di media massa. Dalam prosesnya, yang akan diupload ialah bukti rubrik yang diasuh oleh dokter tersebut.

Hal ini dijelaskan olehnya dalam Workshop Peningkatan Mutu Pelayanan bagi dokter umum di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berlangsung di Hotel Neo Aston Kupang, Rabu (17/07/19).

Selain mengasuh rubrik kesehatan di media massa, seperti disinggung di atas, kegiatan pengabdian masyarakat/profesi dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kesehatan langsung atau melalui media, baik cetak atau elektronik.

dr. Dewi memberi contoh bahwa SKP dapat diperoleh ketika seorang dokter menjadi narasumber di radio.

“Kalau diminta untuk menjadi narasumber di radio, maka silahkan meminta ke radio surat pernyataan atau surat tanda terima kasih bahwa telah menjadi narasumber, dan itu akan diupload sebagai bukti. Menjadi narasumber di radio kan dilihat sebagai penyuluhan kesehatan bagi masyarakat,” ungkapnya.

dr. Dewi mengatakan bahwa sebenarnya ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh seorang dokter untuk memperoleh SKP.

“Semuanya persyaratan ini sudah ada di buku, kalau misalnya IDI cabang belum mendapatkan maka bisa menghubungi P2KB supaya bisa mensosialisasikan hal ini juga,” sambungnya.

Klik untuk Konsultasi Layanan Pembuatan Kaki Palsu

Ia juga mengatakan bahwa sejauh ini banyak dokter yang sudah melakukan banyak hal, tetapi tidak dicatat dan tidak ada bukti sehingga terlewatkan begitu saja.

“Yang paling penting ialah bukti bahwa telah melakukan sesuatu dan bukti itu diupload,” tegas dr. Dewi. (*/red)

Baca Juga: 500 Vial Vaksin Anti Rabies untuk Kabupaten Sikka yang Tengah KLB Rabies

Video:

Pentingnya Home Care untuk Lansia 

Advertisement