Dugaan Bakso Tercemar Formalin dan Ketentuan yang Terkait di Dalamnya

Oleh: Karolus Ngambut dan M.J.S Takesan  (Pengurus Pengda HKLI NTT)

Di media sosial pada beberapa waktu yang lalu beredar foto dugaan adanya kandungan formalin pada bakso yang diproduksi di salah satu tempat di Kota Kupang yang dapat dibaca pada link berita berikut ini:

http://kupang.tribunnews.com/2019/03/29/breaking-news-bakso-di-bakso-99-diduga-mengandung-formalin, http://bit.ly/2I–MedikaSTAR, http://bit.ly/2W-Medika-STAR, http://bit.ly/2HI-MedikaStar
http://bit.ly/2I7-Medika-STAR, http://mediapurnapolri.net/2019/03/30/pemilik-bakso-99-akan-polisikan-lurah-dan-kepala-puskesmas-jika-hasil-uji-bpom-negatif-formalin/, http://mediapurnapolri.net/2019/04/01/ketua-lpm-kasus-bakso-99-lurah-dan-kepala-puskesmas-gagal-paham/) , (https://topnewsntt.com/2019/04/02/bpom-kupang-umumkan-hasil-uji-lab-bakso-99-istana-bakso-kuanino-bebas-formalin/)

Sebelumnya juga sempat beredar kabar tentang makanan kadaluwarsa, ditemukan ulat di salah satu rumah makan yang juga di kota kupang.

Berita ini juga cukup menghebohkan beberapa media sosial pada beberapa waktu yang lalu.  Berita tentang makanan diduga tercemar mikroba atau bakteri, diduga tersemar bahan kimia juga sering terdengar juga ditempat lainnya.

Sebagai seorang tenaga sanitarian, dua contoh kasus ini, setidaknya dapat memberikan  pelajaran berarti dalam pekerjaan profesi sebagai sanitarian. Pekerjaan sanitarian SANGAT  PENTING, keputusan yang dibuat oleh seorang sanitarian berdampak besar karena dapat meresahkan masyarakat (produsen dan konsumen), selanjutnya berdampak sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu prinsip akuntabilitas dan menjadi pegangan sanitarian dalam pekerjaan profesional, saya mencoba mengkaji kasus ini dari perspektif peraturan atau ketentuan  yang terkait dengan pekerjaan sanitarian  dan selanjutnya di uraikan juga tentang tanggungjawab atau kewajiban penyedia jasa sesuai dengan ketentuan yang ada.

Ingin Belajar Langsung di Rumah? Klik untuk Terhubung dengan Branded Home Private

Pertama, peraturan yang terkait dengan pekerjaan sanitarian.

Permenkes no. 32 tahun 2013 tentang pemyelenggaraan pekerjaan sanitarian, pasal 1 (1) menyebutkan bahwa Tenaga Sanitarian adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang kesehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya, pada pasal 14 (11) menyebutkan  bahwa ruang lingkup pekerjaan sanitarian dalam layanan pengelolaan, makanan dan minuman yang terkontaminasi adalah a. pemeriksaan kualitas fisik, kimia, mikrobiologi dan parasitologi; b. perlindungan kesehatan masyarakat dari pencemaran dan/atau pajanan kandungan unsur dari proses pengelolaan makanan; dan c. penggerakan masyarakat dalam pengelolaan makanan dan minuman yang terkontaminasi.

Menurut permenkes no. 13 tahun 2015, tentang penyelenggaraan layanan kesling di puskesmas, bahwa salah satu kegiatan layanan kesling di puskesmas adalah melakukan inspeksi kesling, yaitu suatu kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Inspeksi salah satunya dilakukan melalui uji laboratorium. Hasil inspeksi dijadikan dasar dalam melakukan intervensi.

Dalam menjalankan tugas profesional dalam pelayanan kesehatan lingkungan, seorang sanitarian wajib memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.  Pasal 4 (3) Permenkes No. 32 tahun 2013, menyebutkan bahwa setiap tenga sanitarian untuk dapat melakukan pekerjaannya harus memiliki STRTS (Surat Tanda Registrasi Tenaga Sanitasi) yang dikeluarkan oleh MTKI. Selanjutnya, pasal 5 (1)  menyebutkan bahwa setiap Tenaga sanitarian yang melakukan pekerjaan di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKTS (Surat Ijin Kerja Tenga Sanitasi) atau Surat Ijin Praktek (SIP) sesuai UU No. 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Pasal 5(2) selanjutnya menyebutkan bahwa SIKTS diberikan setelah sanitarian memiliki (STRS), dan Pasal 5 (3) menyebutkan SIKTS atau SIP  dikeluarkan oleh pemerintah daerah, setelah mendapat rekomendasi dari organisasi profesi (Psl 7(1) poin g Permenkes No. 32 tahun 2013. .

Hal senada juga seperti terdapat pada UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, pasal 44 ayat 1, menyebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktek wajib memiliki STR. Pasal 46 (1) menyebutkan bahwa Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki ijijn, dalam bentuk Surat ijijn praktek (ayat 2).

Pelanggaran terhadap Pasal 62 (1), pasal 66 (1), pasal 68 (1) pasal 73 (1) pada  UU No. 36 tahun   2014 dikenakan sanksi adminsitratif (pasal 82 (1). Sanksi administratif tersebut meliputi, teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif dan pencabutan ijin (pasal 82 ayat4). Pasal 85 ayat 1 menyebutkan Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selanjutnya pasal 86 (1) menyebutkan  Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Baca Juga: Penyakit yang Bisa Timbul Akibat Sampah Tak Terurus

Kedua, peraturan yang terkait dengan penyedia pangan

Penyedia jasa layanan makanan dan minuman termasuk dalam kategori menyedikan pangan bagai masyarkaat. Menurut UU No. 8 tahun 2012 tentang Pangan, bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan,  dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
PP no 28 tahun 2004 Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Selanjutnya dalam UU No. 8 tahun 2012 tentang pangan tersebut khususnya pada pasal 73 menyebutkan bahwa bahan tambahan pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan atau bentuk pangan. Selanjutnya, Pasal 75 (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan, dilarang menggunakan: bahan yang dilarang digunakan  sebagai bahan tambahan pangan (point b). Dan pasal 76 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 1, dikenakan sansi administratif. Sansi administratif tersebut bwrupa denda, penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan atau peredaran, penarikan pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi dan atau pencabutan ijin.

Dalam Permenkes No. 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (BTP), bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan seperti formalin (formaldehyde), asam borat dan senyawanya (boric acid), dll.

Pasal 136 UU No 8 thn 2012 juga menyebutkan Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan: a. bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 70  (1) Sanitasi Pangan dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi. (2) Sanitasi Pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan. (3) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan standar Keamanan Pangan. Pasal 71(1) Setiap Orang yang terlibat dalam rantai Pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada Pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga Keamanan Pangan terjamin. (2) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib: a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia. (3) Ketentuan mengenai Persyaratan Sanitasi dan jaminan  Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 72 (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) dikenai  sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; d. ganti rugi; dan/atau e. pencabutan izin.

Terkait pengawasan, UU No 8 tahun 2012 tentang pangan pasal 108 (3) point b menjelaskan  persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk Pangan Olahan, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan;. Selain itu, dalam Permenkes No 033 thn 2012 tentang BTP Psl 16 (1), pengawasan terhadap industri dan penggunaan BTP dilakukan oleh kepala Badan POM.

Baca Juga: Diagnosis Dini untuk Menekan Kanker pada Anak

Terkait dengan bebrapa hal tersebut di atas, sarannya penulis menyarankan beberapa hal.

Pertama, bagi tenaga kesehatan yang berwenang dalam melakukan pemerikaan.

  1. Semua tenga sanitarian belum mengurus STRTS agar segera mengurus dan mengupdate STR yang sudah kadaluwarsa, serta dilanjutkan dengan mengurus SIKTS. Hal ini dilakukan untuk melindungi diri dalam melaksanakan tugas. Karena Sanitarian yang memiliki SIKTS, adalah sanitarian yang di akui oleh negara akan kompetensinya dalam memberikan pelayanan, seiring dengan meningkatnya tuntutan akan layanan yang bermutu.
  • Semua sanitarian wajib update ilmu teknis dan manajemen program layanan kesling melalui pelatihan, dan atau seminar atau workshop yang diadakan oleh organisasi profesi maupun pihak lain yang kompeten dan diakui.
  • Sanitarian yang melaksanakan layanan kesling di fasyankes (puskesmas, RS, klinik) agar memperhatikan SOP dan berharap dapat menjalankan tugas sesuai dgn ketentuan dan kewenangannya.
  • Momentum ini dimaknai  secara positif sebagai bagian dari  jalan untuk membesarkan nama Sanitarian, bahwa sanitarian dan pekerjaannya SANGAT PENTING  untuk melindungi masyarakat dari berbagai paparan faktor risiko lingkungan yang dapat mengancam kehidupan ekonomi, sosial dan politik untuk kesejahteraan masyarakat bangsa indonesia.

Kedua, saran untuk masyarakat penyedia jasa.

Bahwa dalam menyedikan jasa kepada masyarakat termasuk jasa dalam penyediaan makanan dan minuman bagi umum, agar mematuhi ketentuan yang telah ditata oleh pemerintah termasuk dalam penggunaan Bahan Tambahan pangan (BTP). Karena kelalaiannya dapat merugikan orang lain, karena dapat mengancam kesehatan manusia.

Ketiga, rekomendasi untuk pemerintah.

Upaya layanan preventive seperti upaya sanitasi atau upaya dalam bidang kesehatan lingkungan dalam bidang kesehatan masih kurang mendapat perhatian. Padahal upaya sanitasi yang baik dapat memberikan citra yang positif terhadap pelayanan pemerintahan. Upaya sanitasi tersebut terkesan sederhana, seperti penyediaan air bersih, upaya pengelolaan sampah, upaya higiene perorangan melalui cuci tangan pakai sabun. Upaya sederhana tersebut berisiko dan dampaknya besar terhadap kesehatan masyarkaat dan citra suatu daerah. Karena itu, perhatian terhadap upaya sanitasi melalui peningkatan kapasitas sanitariab, penyediaan sarana dan prasarana kerja bagisanitariann, serta pemenuhan tenaga sanitasi sangat diperlukan. (*)

Baca Juga: Kandungan Formalin Pada Bakso dan Potensi Kesalahan Analisis (Sebuah catatan kritis atas viralnya hasil analisis kandungan formalin pada bakso di Kota Kupang)

Advertisement