Gandeng UNICEF, IBI NTT Gelar Workshop Penyegaran Program Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak

Beberapa penyakit menular seperti infeksi HIV, Sifilis, dan Hepatitis B merupakan penyakit yang dapat ditularkan dari ibu yang terinfeksi ke anak selama kehamilan, persalinan, dan menyusui, serta dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan dan kematian sehingga tentunya berdampak buruk pada kelangsungan dan kualitas hidup anak. Namun ternyata hal ini dapat dicegah dengan intervensi sederhana dan efektif berupa deteksi dini pada saat pelayanan antenatal, penanganan dini dan juga imunisasi.

Melihat hal tersebut dan juga data mengenai tingginya angka penemuan kasus HIV dan Hepatitis B di NTT, maka Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi NTT bekerja sama dengan UNICEF menggelar workshop “Penyegaran Program Pencegahan Penularan Dari Ibu ke Anak (PPIA), Rabu (16/11/22).

Workshop yang berlangsung di Hotel Neo Kupang ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Provinsi NTT, Ruth D. Laiskodat, S.Si, Apt. M.M dan diikuti oleh seluruh pengurus IBI di Provinsi NTT, baik secara offline maupun secara online melalui zoom meeting. Hadir pula Ketua IBI Provinsi NTT, Damita Palalangan, Amd.Keb.,S.KM.,M.Hum dan juga Child Survival & Development Specialist-UNICEF NTT/ NTB, dr. Vama Chrisnadarmani, MPH.

Ketua IBI Provinsi NTT, Damita Palalangan, Amd.Keb.,S.KM.,M.Hum kepada media ini menjelaskan bahwa tujuan kegiatan tersebut ialah untuk mengingatkan para bidan agar tidak kendor dalam melaksanakan pelayanan, khususnya dalam eliminasi HIV, Sifilis, dan Hepatitis B. Menurutnya jika program PPIA dilaksanakan secara massif, maka akan semakin banyak ibu-ibu yang dideteksi dini sehingga dapat dilakukan intervensi lebih awal.

“Kita tahu bahwa jika ibu sudah terinfeksi penyakit seperti HIV, Sifilis, dan Hepatitis B maka otomatis bayi nya akan terinfeksi juga. Akan tetapi jika diintervensi dan diberikan pengobatan lebih awal tentu kita bisa meminimalisir penularan ke janin yang akan lahir. Dengan demikian ketika lahir, bayi ini dapat bertumbuh secara sehat karena memang dirinya memiliki hak untuk hidup berkualitas,” terangnya.

Damita menjelaskan bahwa melalui kegiatan diharapkan para bidan terus melakukan deteksi dini dan diharapkan agar makin banyak ibu hamil yang dideteksi dini, sehingga jika ada yang positif dapat langsung dilakukan penanganan dan pengobatannya secara continue hingga setelah ibu tersebut melahirkan.

Sementara itu Child Survival & Development Specialist-UNICEF NTT/ NTB, dr. Vama Chrisnadarmani, MPH menuturkan bahwa program PPIA merupakan program yang sudah ada sejak tahun 2017 melalui Permenkes nomor 52 tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak. Dalam Permenkes tersebut dinyatakan bahwa seluruh ibu hamil harus dilakukan pemeriksaan HIV paling sedikit 1 kali selama masa kehamilannya.

“Triple eliminasi, HIV, Sifilis, dan Hepatitis B perlu dilakukan karena jika ibu positif maka 90% bisa menularkan ke janinnya. Sehingga pada masa kehamilan perlu diketahui kondisi kesehatan ibu yang bersangkutan, sehingga langsung dilakukan pengobatan. Semakin segera dilakukan pengobatan, semakin besar kemungkinan bayinya lahir negative,” jelasnya.

Ia melanjutkan bahwa jika bayi bisa lahir negative tanpa tertular penyakit dari ibu, maka sesungguhnya masa depan anak sudah diselamatkan.

“Jika kita bisa melakukan deteksi dini dan bisa mencegah lalu kemudian bayi yang lahir negative karena kita melakukan intervensi, maka kita sudah menyelamatkan masa depan anak dan mengurangi beban keluarga untuk belanja obat, dan tentunya kita meningkatkan kualitas hidup anak,” tutur dr. Vama.

Dirinya mengharapkan agar melalui kegiatan tersebut peserta dapat memahami berbagai materi yang telah diterima untuk kemudian diterapkan. Selain itu, dirinya juga berharap agar berbagai kendala terkait PPIA yang didiskusikan bersama dalam kegiatan tersebut dapat dicari solusinya.

dr. Vama juga berharap agar ada langkah-langkah besar yang dapat dilakukan IBI terkait PPIA, entah itu dalam bentuk edukasi kepada masyarakat, penyuluhan kepada masyarakat atau dalam bentuk pengabdian masyarakat dari IBI, dan tentunya juga dalam keseharian pelayanan di fasilitas kesehatan.

“Bisa juga dalam bentuk advokasi kepada pemerintah daerah sehingga bersama-sama kita memberikan perhatian terhadap permasalahan ini,” tutup dr. Vama. (*/Red)