Ini Daftar Daerah yang Sudah Jalankan Program Berobat Gratis Pakai KTP

Medikastar.com

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar bagi setiap orang. Namun, banyak sekali ditemui masyarakat yang belum bisa mendapatkan akses layanan kesehatan berkualitas. Salah satu alasan utamanya karena ketidakmampuan warga dalam menanggung biayanya.

Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat beberapa pemimpin daerah yang telah menemukan solusinya. Solusi tersebut adalah menerapkan layanan kesehatan gratis dengan hanya menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP. Berikut ini daerah-daerah yang sudah melaksanakan Program Pengobatan Gratis.

Kabupaten Lahat

Kabupaten Lahat telah memberlakukan pengobatan gratis bagi seluruh masyarakatnya menggunakan KTP sejak 1 Januari 2020. Bahkan, daerah yang terletak di Sumatera Selatan ini memastikan tidak lagi menggunakan BPJS Kesehatan dalam layanan pengobatan warganya. Hal ini dikarenakan kenaikan iuran yang terjadi pada beberapa waktu lalu.

Dengan pemberlakuan kebijakan tersebut, setiap warga yang berobat akan ditanggung oleh APBD. Terdapat sekitar 168 ribu warga yang telah beralih dari BPJS Kesehatan, setelah sebelumnya dana yang ditanggungkan ke APBD tersebut mengalami pembengkakan.

Saat berobat, warga cukup membawa KTP dan kartu keluarga atau KK ke Rumah Sakit yang telah menjalin kerja sama dengan Pemkab Lahat.

“Benar kita sudah beralih. Itu karena ada kenaikan BPJS Kesehatan. Di mana dari Rp 23 ribu/jiwa setiap bulan jadi Rp 42 ribu khusus kelas III,” jelas Plt Kepala Dinas Kesehatan Lahat, Ponco, seperti dilansir detik.com (7/1).

Kota Bandar Lampung

Warga Kota Bandar Lampung yang hendak berobat, cukup membawa KTP dan KK saja. Program ini terjalin atas kerja sama yang di buat dalam sebuah nota kesepahaman. Dalam perjanjian tersebut, terdapat 13 Rumah Sakit yang bekerja sama dengan Pemkot Bandar Lampung. Dana yang disiapkan oleh Pemkot adalah Rp 60 miliar untuk tahun 2020.

Dalam pelaksanaannya, terdapat aturan yang perlu ditaati oleh warga yang hendak berobat. Contohnya, pasien rawat inap hanya dibatasi selama lima hari pada fasilitas kesehatan kelas III. Setelah lima hari, keluarga pasien dapat mengurus kembali surat rujukan dan pemindahan ke Rumah Sakit lain. Semua proses itu tetap menggunakan KTP dan KK.

“Silahkan warga berobat gratis bawa KTP/KK, tapi jangan melanggar aturan,” kata Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, dikutip dari republika.co.id (6/2).

Kabupaten Malaka

Kabupaten Malaka telah menjalankan pengobatan gratis dengan menggunakan KTP dan KK sejak beberapa tahun lalu. Pemberlakuan program ini ditujukan kepada warga yang berobat, tapi tidak memiliki kartu BPJS. Semua biaya pengobatan akan langsung dibayarkan oleh Pemda Malaka. Uniknya, program yang dijalankan tersebut bukanlah dalam bentuk Jamkesda.

“Program pelayanan kesehatan secara gratis yang kita jalani di Malaka saat ini bukan Jamkesda. Sebab, kalau Jamkesda ada lembaganya, ada anggota dan ada iuran. Maka, di Malaka tidak ada Jamkesda,” kata Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH, dilansir nusantara9.com (26/8).

Pemda Malaka beralasan bahwa jika menggunakan Jamkesda, tidak semua warga bisa ter-cover. Jamkesda pun biasanya diperuntukkan untuk mengurus orang sehat dan sakit. Sedangkan, Pemda Malaka ingin memfokuskan anggaran bagi rakyat yang sakit. Hal itu juga disesuaikan dengan kondisi keuangan salah satu Kabupaten paling baru di Nusa Tenggara Timur tersebut yang kecil.

“Yang paling utama adalah seluruh rakyat ter-cover dengan jaminan kesehatan bila sakit. Inilah misi pemerintah, yaitu seluruh rakyat terlindungi bila sakit. Tidak perlu keluar uang. Total coverage,” tegas dr. Stefanus.

Kabupaten Bengkulu Selatan

Pemerintah daerah Bengkulu Selatan memang belum secara resmi menerapkan pengobatan gratis menggunakan KTP. Akan tetapi, hal ini telah dirancangkan dan akan dijalankan di taun 2021 mendatang.

Sebelumnya, program yang telah diluncurkan adalah Jamkesda yang diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan. Program Jamkesda tersebutlah yang akan diubah polanya di tahun depan dengan menggunakan KTP dan KK saja.

Untuk mempersiapkannya, instruksi telah diberikan oleh Bupati kepada Puskesmas, Rumah Sakit, dan Dinas Kesehatan untuk menghitung klain BPJS Kesehatan di tahun 2019 dan 2020. Tujuannya untuk mengetahui perbandingan anggaran yang dikeluarkan untuk menanggung iuran BPJS dan besaran anggaran yang akan ditanggung Pemda Bengkulu Selatan.

“Saya tidak ingin anggaran Rp 20 miliar lebih untuk membayar premi BPJS terkesan hanya mengenakan dan menghidupi BPJS saja. Makanya saya berkeinginan di tahun 2021 nanti seluruh warga Bengkulu bisa berobat gratis, tanpa BPJS, cukup dengan persyaratan KTP,” jelas Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi, dikutip dari bengkuluinteraktif.com (23/1).

Dengan melihat beberapa testimoni dari pemerintah di beberapa daerah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengobatan gratis dengan menggunakan KTP dan KK adalah hal yang realistis. Bahkan, program tersebut sangat menguntungkan bagi warga daerah yang menerapkannya.

Teknis pelaksanaannya dapat dilakukan dalam berbagai macam sistem atau metode yang disesuaikan dengan sumber daya dan situasi di tiap wilayah. Daerah-daerah tersebut telah membuktikan bahwa jika ada keseriusan dan niat, suatu program yang luar biasa bisa diterapkan. Kira-kira, daerah mana lagi yang akan menerapkan kebijakan luar biasa yang serupa? Mari kita nantikan dan dukung secara penuh demi kesejahteraan rakyat. (*/red)