“Legal” dan “Logis” untuk Tangkal Investasi Bodong

Kota Kupang, MedikaStar.com

Hingga akhir Juni 2019, terdapat 163 entitas yang terindikasi ilegal atau bodong oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, sampai saat ini telah terdata sebanyak 1.087 perusahaan Fintech P2P Lending yang juga illegal. Sementara perusahaan Fintech P2P Lending yang terdaftar dan telah mengantongi ijin resmi terhitung hingga akhir Mei 2019 baru sejumlah 113.

Hal tersebut dijelaskan oleh Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT, Robert H.P. Sianipar dalam acara Santai-Santai Omong Dengan Media (Sasando Dia) yang digelar di di Kantor Perwakilan BI Provinsi NTT, Selasa (09/07/19). Hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan BI NTT, Asisten II Provinsi NTT, Kepala Keuangan NTT, Kepala Dinas Pariwisata NTT, para awak media, dan undangan lainnya.

Robert melanjutkan bahwa terhitung hingga 27 Mei 2019, di Indonesia terdapat 98 Perusahaan Pergadaian, baik Pemerintah maupun Swasta yang telah terdaftar dan berijin di OJK, dengan rincian 26 sudah berijin dan 72 yang sudah terdaftar. Di Provinsi NTT sampai saat ini belum ada yang mengajukan ijin usaha.

“Sampai April 2019 di Indonesia terdapat 177 Lembaga Keuangan Mikro yang telah terdaftar dan berijin di OJK baik Konvensional maupun Syariah. Di Provinsi NTT sampai saat ini belum ada yang mengajukan ijin usaha,” katanya.

Ingin Belajar Langsung di Rumah? Klik untuk Terhubung dengan Branded Home Private

Menyikapi maraknya investasi illegal, apalagi di era ini di mana semuanya ditawarkan secara online, Robert mengajak masyarakat untuk selalu waspada terhadap tawaran-tawaran investasi yang datang. OJK sendiri dalam hal ini senantiasa melakukan 2 langkah dalam melindungi masyarakat, yakni langkah preventif dan represif atau penindakan.

Terkait langkah preventif, Ia menjelaskan bahwa ada banyak masyarakat yang akhirnya menjadi korban investasi bodong karena kurang memiliki pengetahuan terkait hal tersebut. Oleh karenanya, di langkah ini, pihaknya selalu memberikan edukasi bagi masyarakat tentang karakterisitik, modus dan cara menangkal investasi ilegal.

“Tahun lalu kita melakukan lebih dari 20 edukasi ke masyarakat. Tahun ini kita sudah melakukan 11 kali edukasi. Kita juga melakukan ekspo keuangan dan mengenalkan ke masyarakat mengenai lembaga keuangan yang resmi serta produk-produk jasa keuangan yang resmi,” tutur Robert.

Selain itu, edukasi juga dilakukan melalui media massa, media sosial, dan poster investasi ilegal yang rencananya akan didistribusikan kepada stake holder di seluruh NTT.

Sementara untuk langkah represif dilakukan melalui Satuan Tugas Waspada Investasi (Satgas) waspada investasi.

Legal dan Logis untuk Tangkal Investasi Bodong

Lebih jauh, Robert mengharapkan agar ketika memperoleh tawaran investasi, masyarakat harus memperhatikan 2 aspek penting, yakni aspek legal dan logis dari penawaran investasi tersebut.

Legal berarti bahwa lembaga yang mengajukan tawaran tersebut memiliki ijin, yakni ijin badan hukum dan ijin operasional yang resmi.  Menurutnya, jika dikelompokan, maka ada 3 modus investasi bodong terkait dengan ijin. Yang pertama, perusahaan tersebut sama sekali tidak memiliki ijin. Yang kedua, punya ijin badan hukum tetapi tidak memiliki ijin operasional. Yang ketiga, punya ijin badan hukum dan operasional, tetapi beroperasi di luar ijin operasinya.

“Kasus terakhir yakni BIG Data yang sedang marak dan melibatkan ASN, itu ijinnya tidak jelas, keberadaannya di mana tidak diketahui,” kata Robert memberi contoh.

Sementara itu, aspek logis lebih berkaitan dengan tawaran yang diberikan oleh investasi tersebut, apakah tawaran tersebut masuk akal atau tidak. Kebanyakan dari investasi ilegal menawarkan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu cepat.

“Kalau ditawarkan bungan 1 persen per hari, apakah itu masuk akal atau tidak? Bisnis apa yang menghasilkan margin sebesar itu?” lanjutnya.

Apabila masyarakat masih ragu, maka sebaiknya masyarakat langsung menghubungi contact center OJK, yakni 157 untuk menanyakan mengenai legalitas perusahaan yang menawari investasi tersebut. Selain itu, masyarakat juga bisa mengunjungi website OJK untuk memperoleh informasi. (*/red)

Baca Juga: Gubernur Jadikan Pariwisata Sebagai Penggerak Ekonomi

Video:

Pentingnya Home Care untuk Lansia

Advertisement