NTT Masih Kekurangan Ribuan Tenaga Kesehatan

Kota Kupang, MedikaStar.com

Data Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementrian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Provinsi NTT menunjukan bahwa hingga saat ini provinsi Nusa Tenggara Timur masih kekurangan ribuan tenaga kesehatan.

Hal ini dijelaskan oleh Kabid SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Loucy Hermanus kepada Media ini, Selasa (07/05/19) di ruang kerjanya.

Dijelaskan olehnya bahwa berdasarkan perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan minimal berdasarkan Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas, data menunjukan bahwa di Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) yang ada di NTT, masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan seperti dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, dan ahli teknologi laboratorium medik. Kekurangan tenaga kesehatan di Fasyankes tersebut mencapai angka 1.205 orang tenaga kesehatan.

Sementara itu, untuk kondisi tenaga kesehatan di rumah sakit di NTT, dari 28 rumah sakit pemerintah yang ada, masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan sebanyak 779. Saat ini, jumlah tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit-rumah sakit tersebut sebanyak 5.704 tenaga kesehatan.

Klik untuk pesan Apple Crunchy Cake-Nita’s Cake

Selain rumah sakit pemerintah, di 22 rumah sakit non pemerintah (swasta) juga terdapat kekurangan tenaga kesehatan sebanyak 577 tenaga kesehatan. Saat ini, jumlah tenaga kesehatan yang tengah bekerja di rumah sakit-rumah sakit non pemerintah tersebut ialah sebanyak 1.606 orang tenaga kesehatan.

Intervensi Kementrian Kesehatan sendiri dalam Pendayagunaan Tenaga Kesehatan di NTT tahun 2018, ialah bahwa NTT memperoleh 679 orang tenaga kesehatan dari program Nusantara Sehat, baik tim maupun individu; 326 Internsip Dokter; 59 WKDS aktif; dan 21 Residen yang ditempatkan di berbagai wilayah di NTT.

Terkait kekurangan tenaga kesehatan di NTT, Loucy menuturkan bahwa pemerintah daerah harusnya memahami persoalan pembangunan kesehatan dan harus memiliki hati untuk peduli dengan kondisi tersebut, serta fokus dalam hal pembangunan kesehatan, sebab kesehatan merupakan salah satu program wajib pemerintah.

“Jadi (Bupati/ Wali Kota) harus bisa memanfaatkan perangkatnya untuk membuat kajian-kajian, berkolaborasi dengan lintas sektor seperti Bappeda, tim pembahasan anggaran, dan DPR. Semuanya harus berkolaborasi sesuai dengan fungsi mereka masing-masing,” ungkapnya.

Loucy menegaskan bahwa sumber daya manusia kesehatan yang juga merupakan salah satu permasalahan kesehatan utama di NTT wajib diperhatikan oleh pemerintah daerah. Pasalnya, sumber daya kesehatan ini berperan penting dalam penanggulangan berbagai permasalahan kesehatan lainnya di NTT seperti penyakit menular; penyakit tidak menular; masalah-masalah KIA, gizi, bencana dan KLB; serta tropical neglected diseases.    

Perhatian pemerintah daerah pada sumber daya manusia kesehatan ini mengacu pada UU Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 13 yang berbunyi, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan, baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan.”

Selain itu, juga mengacu pada Pasal 27 (3), yang berbunyi, “dalam hal terjadi kekosongan Tenaga Kesehatan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan Tenaga Kesehatan pengganti untuk menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan.”

Loucy menambahkan pula bahwa apabila tenaga kesehatan mampu direkrut oleh Bupati/Wali Kota untuk mendampingi di setiap kelurahan, setiap desa, maka tentu hal tersebut akan sangat membantu dalam mengatasi permasalahan kesehatan di NTT. Sebab dengan begitu, tenaga kesehatan dapat memberikan pemahaman kesehatan langsung di tingkat dasar dan berbagai program yang ada dapat dikerjakan oleh tenaga kesehatan yang kompetensinya sudah sangat jelas.

“Kalau Bupati, Wali Kota dan DPRD peduli mengenai SDM Kesehatan, hal yang lainnya (permasalahan kesehatan) bisa ditangani. Pemerintah pusat sudah jelas peduli dengan memberikan spesialis kepada daerah, memberikan tenaga Internsip Dokter, tenaga nusantara sehat yang ditempatkan di seluruh daerah. Yang punya wilayah dan masyarakat serta memiliki kebijakan harusnya memiliki kepedulian lebih,” tutupnya. (*/red)

Baca Juga: 39 Nakes Nusantara Sehat Resmi Bertugas di NTT

Video:

Kegiatan RS St. Carolus Borromeus Kupang Jelang HUT

Advertisement