Terkendala Likuiditas, Koperasi Menanti Respon Pemerintah

Kota Kupang, MedikaStar.com

Pandemi Covid-19 memukul hampir seluruh sektor, termasuk koperasi. Ketua KSP Kopdit Pintu Air, Yakobus Jano, mengatakan dalam dua bulan terakhir pembayaran kredit menurun sampai 60%. Hal itu berdampak pada likuiditas KSP Kopdit Pintu Air. Karena itu, ia berharap ada kebijakan pemerintah yang menyentuh koperasi.

“Ada anggota yang masih punya kemampuan membayar bunganya saja ya mereka bayar. Itu hanya sekitar 40%. Yang lain tidak sama sekali. Dan kita juga tidak bisa paksa. Karena dengan situasi sekarang, mereka tidak bisa beraktivitas,” kata Jano melalui sambungan telpon, Sabtu (23/5).

“Kalau mereka tidak beraktivitas untuk kegiatan usaha mereka, kita mau harap dari mana, selama ini mereka punya recehan yang kita kumpul,” lanjutnya.

Untuk mengantisipasi menurunnya likuiditas, pihak KSP Kopdit Pintu Air untuk sementara tidak melayani pemberian kredit. Uang kes yang ada digunakan untuk anggota bersimpanan yang ingin mengambil uang mereka untuk kebutuhan konsumsi.

“Anggota yang mau meminjam ada yang punya usaha yang baik, punya pembayaran baik , tapi kita harus rem karena terkendala dengan likuiditas, uang kes. Uang ada tapi tersebar di anggota. Selama ini kita hidup dari mereka (anggota), sesuai prinsip koperasi: Dari Oleh dan Untuk Anggota,” terang Jano.

Karena itu, ia berharap ada kebijakan dari pemerintah untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis ke depan demi menyelamatkan koperasi. “Pemerintah sudah membantu UMKM. Sementara UMKM kan lahir dari koperasi. Justru induknya tidak disentuh dengan kebijakan atau solusi, misalnya aturan bunga murah untuk likuiditas,” kata Jano.

Ia mengapresiasi anggota DPD asal NTT, Angelo Wake Kako (AWK) yang sudah menyuarakan kegelisahan insan koperasi di NTT. “Kita bersyukur AWK mau berbicara hal itu. Kita berharap para anggota dewan yang lain juga bisa mendukung apa yang disuarakan AWK,” kata Jano.

Sebagaimana diberitakan Lentera Pos, Angelo mendesak pemerintah untuk memperhatikan koperasi di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, di NTT, koperasi kredit jauh lebih menyentuh masyarakat ketimbang bank. “Perlulah mereka juga dibantu, karena semua mengeluhkan kesulitan likuiditas,” katanya.

Angelo juga mengharapkan ada keringanan pajak untuk koperasi selama masa pandemi ini, baik pajak atas bunga simpanan anggota, pajak deviden anggota maupun pajak Badan.

“Saya akan perjuangkan ini sebagai bentuk perjuangan keadilan bagi semua warga. Tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap bank, kebijakan relaksasi pinjaman di bank sepertinya untuk kepentingan pengusaha-pengusaha besar. Sementara masyarakat kecil yang hanya bisa mengakses pinjaman di koperasi tidak diperhatikan, tolong negara berlaku adil disini,” tegasnya. (red)

Baca juga: Ciptakan Rutinitas yang Variatif untuk Mencegah Stres di Masa Pandemi